Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, A. Ropik, S.Sos., menegaskan bahwa proses perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tidak dilakukan secara otomatis. Perpanjangan kontrak wajib melewati tahapan penilaian dan verifikasi administrasi yang ketat.

“Bagi PPPK Paruh Waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada November 2026 ini, tahapan selanjutnya adalah evaluasi sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak,” ujar A. Ropik saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (19/11).
Ropik menjelaskan, kebijakan evaluasi ini berpedoman penuh pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu, khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 17. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perpanjangan masa perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja pegawai dan kebutuhan instansi.
Untuk menjamin objektivitas di lapangan, BKPSDM Kabupaten Lebong menetapkan dua instrumen utama dalam proses evaluasi:
Penilaian Kinerja Atasan Langsung, Evaluasi harian dan capaian target kerja yang dinilai langsung oleh pejabat penilai atau atasan langsung di unit kerja tempat pegawai bertugas.
SPTJM Kepala OPD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelayakan kinerja, kedisiplinan, serta kebutuhan riil formasi di instansinya.
“Dasar kita jelas, mengacu pada Pasal 17 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Setiap Kepala OPD wajib melampirkan hasil penilaian kinerja dari atasan langsung disertai SPTJM. Jika hasil evaluasinya baik, memenuhi syarat, serta masih dibutuhkan organisasi, tentu akan kita proses perpanjangannya,” tegas Ropik.
Berikut Vidio Singkat Pejelasan Kepala BKPSDM Lebong A Ropik S,Sos :
Tercatat ada sebanyak 96 PPPK Paruh Waktu yang tersebar di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong yang akan menjalani evaluasi ini. Ropik memastikan para pegawai tersebut tetap bekerja seperti biasa dan tidak dirumahkan selama masa transisi. Apabila hingga Desember mendatang Surat Keputusan (SK) perpanjangan belum terbit, maka SK berikutnya akan diberlakukan surut (mundur).
Ia pun mengimbau seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Lebong agar tetap menjaga kedisiplinan, loyalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sembari menunggu proses administrasi evaluasi rampung. (RMF-NikBong)















