Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Utama DPRD Lebong, Senin (9/11).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.Sos, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lebong menegaskan bahwa penyusunan RAPBD merupakan siklus tahunan yang sangat krusial. Agenda ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Tahun Anggaran 2027 membawa tantangan dan dinamika baru. Oleh karena itu, APBD Tahun 2027 harus dirancang secara cermat, terukur, dan akuntabel,” ujar Ketua DPRD saat membuka rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut.

Pihak legislatif juga menuntut agar setiap alokasi anggaran yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Lebong. Fokus utama yang ditekankan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal, hingga penyediaan infrastruktur yang berkeadilan.
Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027 oleh Bupati Lebong yang memaparkan garis besar rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun mendatang.
Merespons penyampaian tersebut, Ketua DPRD Lebong menyatakan pihak lembaga legislatif menyambut baik dokumen yang telah diserahkan. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen untuk melakukan pembahasan secara mendalam, objektif, dan konstruktif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap sinergi dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin baik selama ini dapat terus terjaga. Hal ini penting demi kelancaran seluruh tahapan pembahasan, hingga nantinya rancangan ini dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah secara tepat waktu,” tutup Ketua DPRD sebelum secara resmi menutup rapat paripurna. (RMF-NikBong)















