Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel.
Lebong, PortalBermano.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong secara resmi memulai tahapan penyusunan arah kebijakan anggaran untuk tahun mendatang. Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Lebong.
Rapat paripurna tertinggi tingkat legislatif ini dijadwalkan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebong, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, hingga para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Azhari menegaskan bahwa penyusunan RAPBD TA 2027 ini merupakan instrumen krusial yang difokuskan pada tiga sektor prioritas utama, yakni percepatan pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan mutu pelayanan publik bagi masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Seluruh alokasi anggaran dirancang secara cermat demi mendukung visi jangka panjang daerah.
“Formulasi anggaran tahun 2027 tetap bertumpu pada skala prioritas untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat Lebong. Kami memastikan setiap program yang diusulkan mengedepankan prinsip efisiensi yang ketat, akuntabilitas yang tinggi, serta tata kelola keuangan yang transparan dan berpihak pada kemaslahatan rakyat,” ujar Bupati Azhari.
Selain menitikberatkan pada sektor infrastruktur jalan dan fasilitas dasar lainnya, dokumen perencanaan anggaran ini juga diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan daerah dengan program strategis pemerintah pusat. Langkah harmonisasi ini diambil guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dinamika fiskal nasional.
Setelah penyampaian Nota Pengantar ini, agenda persidangan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pemaparan Pandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lebong guna mematangkan pembahasan rancangan regulasi keuangan daerah tersebut sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (RMF-NikBong)
