Pewarta : Rudhy Miuhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lebong di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lebong, Kamis (12/11/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas dan membedah draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja yang berlangsung dinamis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lebong, Suan. Turut hadir dalam forum pembahasan anggaran itu jajaran anggota Komisi I lainnya, yakni Silvi Anjasari, Pipit Irianto, serta Etti Susiani, bersama jajaran pejabat struktural Dukcapil Kabupaten Lebong.
Dalam jalannya rapat, Komisi I menyoroti secara rinci berbagai usulan program kerja dan alokasi anggaran yang diajukan oleh pihak Dukcapil untuk tahun 2027. Pendalaman dilakukan guna memastikan setiap pos anggaran memiliki urgensi yang jelas serta berdampak langsung pada kemudahan akses masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Lebong, Suan, menegaskan bahwa fungsi penganggaran yang dijalankan dewan bertujuan mengawal agar postur RAPBD 2027 benar-benar efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Pembahasan ini kita lakukan untuk mencermati secara detail program prioritas Dukcapil di tahun 2027. Kami di Komisi I ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan nantinya mampu mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Suan di sela-sela rapat.
Suan juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mendukung program jemput bola ke wilayah-wilayah pelosok serta menjamin ketersediaan sarana penunjang pencetakan dokumen. Menurutnya, pelayanan kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis di lapangan.
“Masyarakat kita di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapatkan akses layanan yang cepat dan mudah. Karena itu, kami mendorong agar anggaran untuk operasional layanan keliling dan ketersediaan blangko KTP maupun kartu keluarga menjadi prioritas utama dalam draf RAPBD 2027 ini,” tegas Suan.
Senada dengan pimpinan rapat, para anggota Komisi I yang hadir, yakni Silvi Anjasari, Pipit Irianto, dan Etti Susiani, turut memberikan sejumlah catatan kritis terkait efisiensi belanja operasional agar lebih proporsional dengan belanja pelayanan publik.
Menutup jalannya rapat, Suan berharap sinergi antara legislatif dan pihak Dukcapil dapat terus terjaga sehingga dokumen anggaran yang disahkan nantinya benar-benar matang dan siap dieksekusi sejak awal tahun anggaran.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung penguatan kinerja Dukcapil, asalkan perencanaan programnya terukur, transparan, dan akuntabel. Hasil pendalaman hari ini akan menjadi bahan rekomendasi resmi Komisi I dalam tahapan pembahasan anggaran selanjutnya,” pungkas Suan. (RMF-NikBong)
