Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027bersama mitra kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Alpi Haryono, bersama seluruh anggota menekankan pentingnya pembentukan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) sebagai langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Alpi Haryono menegaskan bahwa keberadaan BLKI sangat mendesak untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebong. Melalui lembaga ini, masyarakat usia produktif diharapkan dapat memperoleh pelatihan keterampilan yang terstandarisasi dan siap pakai di dunia kerja.
“Pembentukan BLKI ini menjadi fokus utama kami dalam pembahasan R-APBD 2027 bersama Disnakertrans. Kita ingin putra-putri daerah memiliki daya saing yang kuat serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri saat ini,” ujar Alpi Haryono di sela-sela rapat pembahasan.
Untuk merealisasikan rencana tersebut tanpa membebani anggaran daerah dengan pembangunan gedung baru, Komisi III mengusulkan optimalisasi aset pemerintah daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Seluruh anggota Komisi III sepakat mendorong agar gedung bekas (eks) Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong dapat dimanfaatkan sebagai lokasi operasional BLKI. Penggunaan aset eksisting ini dinilai sebagai langkah efisiensi anggaran yang tepat sasaran.
“Daripada membangun dari nol yang tentu memakan biaya besar di tengah keterbatasan fiskal, gedung eks Kantor Dinkes sangat layak dan strategis untuk direvitalisasi menjadi pusat pelatihan kerja. Tinggal bagaimana Disnakertrans merancang kebutuhan penyesuaian fasilitas dan pengadaan peralatan pelatihannya di dalam R-APBD 2027,” tambah Alpi.
Komisi III berharap pihak eksekutif melalui Disnakertrans segera menindaklanjuti rekomendasi ini dengan menyusun kajian teknis dan rincian kebutuhan anggaran. Dengan demikian, program pembentukan BLKI tersebut dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan Kabupaten Lebong pada tahun anggaran mendatang. (RMF-Nik-Bong)
