Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel.
Lebong. PortalBermano.com – Hari kedua Rapat kerja Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD-P) Tahun anggaran 2025 Komis 3 DPRD kabupaten Lebong hadirkan Dinas Lingkungan hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Rapat kerja Pembahasan Rapat kerja Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD-P) Tahun anggaran 2025 dimaksud dilaksanakan di ruang rapat komisi 3 dipimpin oleh ketua komisi 3 Alpi haryono dan di hadiri langsung oleh masing masing kepala dinas dan pejabat struktural opd terkait.
Dalam pantauan awak media PortalBermano.com sesi pertama Rapat kerja Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD-P) Tahun anggaran 2025 diikuti oleh Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang langsung dipimpin oleh Kepala dinas DPM PTSP H.Nelawati SP.,MM., sementara sesi kedua diikuti oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) yang juga dipimpin oleh Plt kepala dinas Rizal ST.
Dari dua sesi Rapat kerja pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD-P) Tahun anggaran 2025 berjalan lancar dan penuh dengan keakraban dikarenakan pada dua OPD tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan.
Usai pelaksanaan rapat kerja bersama DPM-PTSP awak media PortalBermano.com berkesempatan membincangi ketua komisi 3 Alpi Haryono SE, yang menyebutkan bahwa pihak DPM PTSP meminta adanya tambahan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan di MPP Perigo Agung dengan penambahan unit komputer pada outlet pelayanan.
“DPM PTSP meminta tambahan anggaran untukl pengadaan komputer sebagai sarana pelayanan di outlet-outlet pelayanan yang ada.” Sebut Alpi Haryono SE.
Terpisah ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen S.Sos., melalui Plt sekretaris DPRD Cahya Sectiantoro SH., menyampaikan bahwa Rapat kerja Pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD-P) Tahun anggaran 2025 sudah masuk tahap akhir di tingkat komisi dan selanjutnya sesuai mekanisme akan dilanjutkan pembahasan di tingkat Banggar dengan melibatkan TAPD pemerintah kabupaten Lebong. Demikian Cahya sectiantoro SH., (RMF-NikBong)
