Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Lebong, Hj. Dian Rismawati, S.H., menyalurkan hak konstitusionalnya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Proses pemungutan suara tersebut berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Karang Anyar, Kecamatan Lebong Tengah, pada Senin (16/11/2026).

Partisipasi kepala daerah dalam kontestasi politik tingkat akar rumput ini merupakan wujud dukungan terhadap penyelenggaraan demokrasi lokal. Pada tahun ini, Pilkades Serentak dilaksanakan di 78 desa dari total 93 desa yang tersebar di wilayah administratif Kabupaten Lebong.
Usai memberikan suara, Azhari mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menghormati legitimasi hasil pemilihan. Didampingi Ketua TP-PKK, ia juga memberikan edukasi teknis mengenai mekanisme pemungutan suara yang berlandaskan pada identifikasi nomor urut dan tanda gambar, bukan visualisasi foto kandidat.
“Kami telah menyalurkan hak pilih. Perlu dipahami bahwa mekanisme pemilihan ini merujuk pada nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan, seperti simbol padi, kelapa, pisang, pinang, maupun kopi, alih-alih foto kandidat,” ujar Azhari.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara akuntabel dan lancar, sehingga mampu melahirkan pemimpin desa yang representatif terhadap aspirasi publik. Ia juga menekankan pentingnya kedewasaan politik masyarakat dalam menyikapi hasil akhir kontestasi, termasuk kesiapan menerima kekalahan apabila kandidat yang didukung tidak unggul.
“Setelah proses rekapitulasi suara selesai pada sore hari nanti, masyarakat diharapkan dapat menerima hasil pemilihan secara objektif dan legawa. Hasil kolektif belum tentu selaras dengan preferensi masing-masing individu,” tuturnya.

Menurut Azhari, kandidat yang memperoleh akumulasi suara terbanyak dan ditetapkan secara sah sebagai pemenang wajib memperoleh dukungan penuh dari seluruh warga. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa hasil pemilihan merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa secara keseluruhan.
“Siapa pun kandidat yang terpilih harus didukung bersama, sebab keputusan tersebut merepresentasikan kehendak kolektif masyarakat di desa bersangkutan,” tegasnya.
Melalui pernyataan tersebut, pemerintah daerah mengingatkan bahwa esensi demokrasi tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan elektoral, melainkan juga pada kematangan sosial dalam mengelola perbedaan dan mematuhi konsensus bersama.
Sebagai penutup, Azhari menyerukan agar perbedaan preferensi politik selama masa pemilihan tidak memicu polarisasi maupun disintegrasi sosial. Pasca-Pilkades, seluruh komponen masyarakat diharapkan kembali berintegrasi untuk mengakselerasi pembangunan dan kemajuan desa di Kabupaten Lebong. (RMF-NikBong)


















