Pewarta : Rudhy Muhammad fadhel.
Lebong. PortalBermano.com – Ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen S.Sos., memberikan dukungan terhadap langkah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lebong H.Azhari. SH.,MH., dan Bambang Agus Supta Budi.S.Sos.,M.Si., terkait soal pendisiplinan kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua tingkatan yang ada di daerah ini terutama yang menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tertera dalam program 100 hari kerja Azhari-Bambang.
Menurutnya sebagaimana pemberitaan di Media ini dengan judul https://portalbermano.com/tertib-absensi-bambang-asb-pimpin-rapat-ini-kata-plt-ka-bkpsdm-lebong/. Dalam Rapat tersebut wakil Bupati kabupaten Lebong Bambang Agus Supra Budi S.Sos., M.Si mengingatkan kepada setiap ASN agar benar-benar disiplin dalam menjalankan tugasnya patut untuk diberikan afresiasi dan didukung penuh oleh semua pihak terkait.
https://portalbermano.com/tertib-absensi-bambang-asb-pimpin-rapat-ini-kata-plt-ka-bkpsdm-lebong/
Disisi lain menurutnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak menyalah gunakan kesempatan dalam hal penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
“Pada kenyataannya patut diduga masih ada beberapa oknum yang memberikan nilai hingga mencapai 100 persen hanya untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara maksimal, hal semacam ini harus menjadi perhatian kita semua, karena kalau memang benar ini terjadi yang dirugikan adalah masyarakat dan kita semua,” ungkapnya melalui sambungan seluler Rabu sore pukul 18.41 WIB. (9/4).
Namun demikian legislator Partai Amanat Nasional (PAN) yang sa’at ini menjabat sebagai ketua DPRD kabupaten Lebong berharap agar semua ASN yang diberikan amanah dapat bekerja secara profesional dan membantu pemerintah daerah (Bupati dan wakil Bupati) dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan pungsi (Tusi) yang diamanahkan kepada mereka.
“Kalau di hitung pendapatan pokok hingga tunjangan yang mereka dapatkan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan sudah cukup layak, namun pertanyaannya apakah kinerja mereka sudah layak mendapatkan semua itu, untuk itu makanya ada yang namanya penilaian terhadap kinerja ASN,” Jelas Carles Ronsen.
Disamping itu dia juga berharap agar semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja stap dan jajarannya di semua lini, hal ini dipandang perlu sebagai bentuk tanggungjawab seorang pemimpin.
“Seluruh Kepala OPD hendaknya selalu memantau kinerja seluruh stap dan jajarannya, guna menghindari praktek buruk dalam menetapkan SKP dan lainnya, Jika hal buruk itu ini terjadi, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah daerah,” tutup Carles (RMF-NikBong)
