Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., memimpin langsung jalannya Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Bengkulu terkait evaluasi pengelolaan dana pendidikan Tahun Anggaran 2025–2026 (Semester I) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Jumat (20/11). Forum evaluasi akhir ini merupakan tahapan krusial dalam memastikan akuntabilitas anggaran serta kepatuhan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong.

Pertemuan strategis tersebut menghadirkan jajaran pimpinan dan perwakilan dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki irisan langsung maupun fungsi pendukung dalam tata kelola sektor pendidikan dan kepegawaian. Keenam instansi tersebut meliputi Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab kegiatan, Dr. H. Syarifudin menegaskan bahwa agenda Exit Meeting tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif penutup rangkaian pemeriksaan. Sebaliknya, forum ini harus dimaknai sebagai instrumen korektif dan momentum strategis untuk melakukan pembenahan sistemik pada tata kelola birokrasi.
“Setiap catatan evaluasi dan rekomendasi dari tim pemeriksa harus segera direspons secara serius, komprehensif, dan terukur. Jangan ada penundaan dalam menindaklanjuti temuan, karena hal ini berkaitan langsung dengan kredibilitas akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik yang kita selenggarakan bagi masyarakat Kabupaten Lebong,” tegas Dr. H. Syarifudin saat memberikan pengarahan kepada para peserta rapat.

Lebih jauh, Sekda menyoroti urgensi penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektoral antar-OPD. Menurut analisisnya, berbagai kendala administratif maupun teknis yang teridentifikasi selama proses audit kerap berakar pada lemahnya sinkronisasi basis data dan perencanaan program. Oleh karena itu, penyelesaian rekomendasi menuntut kolaborasi yang solid antara instansi pelaksana teknis dengan unsur perencanaan dan pengawasan internal.
“Pengelolaan dana pendidikan memiliki dimensi yang kompleks dan bersinggungan dengan banyak aspek, mulai dari validitas data kepegawaian hingga keselarasan dokumen perencanaan anggaran. Untuk itu, saya menginstruksikan agar Dikbud dan Disparpora membangun komunikasi yang intensif dengan Bappeda dan BKD, dengan tetap berada di bawah pendampingan ketat Inspektorat Daerah,” imbuh pejabat bergelar doktor tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menjadikan hasil evaluasi Semester I ini sebagai pijakan preventif dalam mengeksekusi program pada periode anggaran berikutnya, sehingga potensi deviasi administratif dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
“Kita tidak ingin temuan yang sama terulang pada siklus pemeriksaan mendatang. Setiap kepala perangkat daerah wajib menyusun peta jalan penyelesaian tindak lanjut yang jelas batas waktunya, agar reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah kita berjalan di atas rel regulasi yang tepat,” pungkasnya.
Selama kegiatan berlangsung, dinamika rapat berjalan secara konstruktif dan partisipatif. Masing-masing perwakilan OPD diberikan ruang untuk memaparkan klarifikasi, mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan, serta merumuskan rencana aksi (action plan) konkret sebagai bentuk komitmen penyelesaian rekomendasi.
Melalui konsolidasi ini, Pemkab Lebong menargetkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pengelolaan dana pendidikan dapat dituntaskan secara akuntabel dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan (good governance) yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Lebong. (RMF-NikBong)















