Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong bergerak cepat mengupas draf anggaran daerah. Lembaga legislatif ini menggelar rapat kerja mendalam guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja strategis mereka, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong Rabu (11/11).
Rapat yang berlangsung dinamis di ruang komisi gedung DPRD Lebong tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lebong, H. Sriwijaya, S.H. Sejumlah anggota Komisi I tampak hadir memberikan pengawalan ketat terhadap draf anggaran ini, di antaranya Pipit Irianto, Suan, Silvi Anjasari, dan Etti Susiani. Sementara itu, dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman, S.KM., M.KM., M.Si., yang diwakili oleh Sekretaris Dinkes Zulkipli SKM yang didampingi oleh jajaran kepala bidang terkait.
Dalam arahannya, Ketua Komisi I DPRD Lebong, H. Sriwijaya, S.H., menegaskan bahwa pembedahan anggaran di tingkat komisi merupakan fase krusial. Tahapan ini sangat menentukan untuk memastikan setiap program kerja yang diusulkan benar-benar selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah, khususnya di sektor pelayanan dasar masyarakat.
“Kita harus memastikan anggaran ini berorientasi pada masyarakat. Fokus utama kita di sektor kesehatan adalah mendongkrak mutu pelayanan medis di seluruh Puskesmas, pemenuhan serta peremajaan fasilitas kesehatan (alkes), percepatan penanganan stunting, hingga jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh warga Kabupaten Lebong,” ujar Sriwijaya.
Sepanjang forum berlangsung, atmosfer kerja sama yang kritis begitu terasa. Para legislator di Komisi I secara bergantian memberikan catatan kritis, masukan solutif, hingga penyesuaian pos anggaran terhadap draf program yang diajukan oleh manajemen Dinas Kesehatan.
Langkah pengawasan ketat ini sengaja dilakukan agar implementasi anggaran tahun 2027 nantinya berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komisi I ingin memastikan setiap rupiah yang digelontorkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebelum draf ini nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Murni 2027 (RMF-NikBong)
