Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong bergerak cepat mengupas draf anggaran daerah. Lembaga legislatif ini menggelar rapat kerja mendalam guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja mereka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong.
Rapat yang berlangsung dinamis di ruang komisi gedung DPRD Lebong tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lebong, H. Sriwijaya, S.H. Sejumlah anggota Komisi I tampak hadir memberikan pengawalan ketat terhadap draf anggaran ini, di antaranya Pipit Irianto, Suan, Silvi Anjasari, dan Etti Susiani. Sementara itu, dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lebong, Indra Gunawan, S.Pi., M.Si., yang didampingi langsung oleh jajaran kepala bidang terkait.
Dalam arahannya, Ketua Komisi I DPRD Lebong, H. Sriwijaya, S.H., menegaskan bahwa pembedahan anggaran di tingkat komisi merupakan fase krusial. Tahapan ini sangat menentukan untuk memastikan setiap program kerja yang diusulkan benar-benar selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan anggaran ini berorientasi pada masyarakat. Fokus utama kita adalah mendongkrak mutu pendidikan secara menyeluruh, mempercepat pembenahan infrastruktur sekolah yang rusak, serta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik di Kabupaten Lebong,” ujar Sriwijaya.
Sepanjang forum berlangsung, atmosfer kerja sama yang kritis begitu terasa. Para legislator di Komisi I secara bergantian memberikan catatan kritis, masukan solutif, hingga penyesuaian pos anggaran terhadap draf program yang diajukan oleh manajemen Dikbud.
Langkah pengawasan ketat ini sengaja dilakukan agar implementasi anggaran tahun 2027 nantinya berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komisi I ingin memastikan setiap rupiah yang digelontorkan mampu memberikan dampak nyata dan meningkatkan kualitas SDM daerah, sebelum draf ini nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Murni 2027. (RMF-NikBong)
