Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., menandatangani Pakta Integritas bersama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, serta seluruh bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu pada Selasa (10/11).
Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah, wali kota, beserta pimpinan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Langkah kolektif ini dirancang sebagai bentuk komitmen formal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel melalui pelimpahan fungsi pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan agenda resmi yang dirilis, seluruh Ketua DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di wilayah Bengkulu dipastikan hadir secara langsung tanpa diwakilkan. Kehadiran fisik para representasi legislatif tersebut menegaskan urgensi komitmen kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal implementasi pakta integritas secara objektif.
Prosesi penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kehadiran kedua otoritas negara tersebut berfungsi sebagai instrumen penguatan asistensi tata kelola birokrasi, mitigasi risiko penyimpangan anggaran di daerah, serta akselerasi implementasi sistem merit dalam manajemen kepegawaian daerah.
Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., menegaskan komitmen linear jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan prinsip antirasuah. Ia menyatakan bahwa penandatanganan pakta integritas ini merupakan manifestasi tanggung jawab moral yang harus diimplementasikan secara konkret melalui indikator kinerja harian.
“Penandatanganan pakta integritas hari ini bukan sekadar formalitas administratif atau agenda seremonial tahunan. Bagi Pemkab Lebong, instrumen ini merupakan komitmen publik untuk memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok,” ujar Azhari sebelum bertolak ke lokasi agenda.
Azhari menambahkan bahwa keterlibatan KPK dan BKN menjadi momentum strategis bagi aparatur birokrasi daerah dalam meningkatkan disiplin administrasi pemerintahan serta akuntabilitas manajemen ASN. “Kami mengapresiasi asistensi yang diberikan oleh KPK dan BKN. Melalui pengawasan terintegrasi, titik rawan maladministrasi dapat dimitigasi sejak dini. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) di Kabupaten Lebong wajib mengimplementasikan komitmen pembersihan birokrasi ini secara konsisten,” tegasnya.
Pelaksanaan komitmen integritas serentak se-Provinsi Bengkulu ini proyeksinya dapat meningkatkan indeks kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh KPK, sekaligus memformulasikan tata kelola kepegawaian berbasis merit secara transparan. (RMF-NikBong)
