Pewarta Rudhy Muhammad fadhel.
Jakarta. PortalBermano.com – Operasi senyap yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuai kritik. Kali ini kritik datang dari pengacara Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Jecky Heryanto Cs. Mereka menganggap OTT terhadap kepala daerah di Provinsi Bengkulu itu bermuatan politis.
Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu nonaktif, Rosidin Mersyah, Jecky Heryanto, menyebut bahwa penangkapan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan digunakan sebagai alat politik.
Menanggapi itu, Pimpinan KPK, Alexander Marwata menegaskan, operasi senyap dilakukan sejak lama, dimana pelapor KPK pernah menyampaikan rekaman dalam sebuah rapat yang digelar beberapa bulan terakhir.
https://portalbermano.com/praktisi-hukum-harap-kpk-periksa-seluruh-kepala-opd-di-lingkungan-pemprov/
Ditegaskan Alex, penangkapan saat masa tenang Pilkada bukan muatan politik. Sebab, pihaknya telah lama melakukan penyelidikan atau sejak Mei lalu, namun tim KPK baru menerima informasi akan adanya transaksi beruapa penyerahan uang pada Jum’at (22/11) lalu.
“Sesuai arahan RM, meminta Kepala OPD yang menjadi tim sukses untuk menghimpun sejumlah dana. Termasuk TPP, mungkin termasuk iuran dari pengusaha. Tujuannya untuk kesana. Apakah ada politis? Saya kira tidak, saya sampaikan tadi penyelidikan sejak bulan Mei lalu atau sebelum pendaftaran. Saya pastikan tidak ada kaitannya partai tertentu, warna tertentu. Ini murni penindakan karena laporan dari masyarakat, mungkin pegawai keberatan membayar iuran. Sekali saya tegaskan KPK bukan alat politik,” ujar Alex dalam jumpa pers, Minggu (24/11) malam.
Menurut Alex, money politic jelang Pilkada memang sudah menjadi fenomena. Sehingga, para calon kepala daerah membutuhkan dana tidak sedikit untuk maju dalam ajang lima tahunan tersebut.
Untuk itu, para calon kepala daerah banyak melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pegawainya. Seperti yang terjadi di lingkungan Pemprov Bengkulu.
“Ada beberapa nomor yang tidak saya kenal menyampaikan, pak ini di daerah tertentu juga lama. Bahkan, sudah TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif). Pemilu itu berintegritas ada tiga syarat, yaitu penyelenggaranya berintegritas, calonnya berintergitas, dan juga rakyat juga cerdas dan berintegritas,” demikian ketua KPK RI Alexander. (Alexander)
