Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong.PortalBermano.com – Masih ada delapan jabatan kosong di lingkungan Pemkab Lebong, nyatanya akan berdampak pada pelayanan publik dan roda pemerintahan. Salah satu akademisi, Elfahmi Lubis yang juga Ketua Program Studi PKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menyarankan agar Pemkab Lebong segera melaksanakan asesmen uji kompetensi untuk pemetaan pejabat.
Menurutnya, bertambahnya jabatan kosong lantaran ada pejabat memasuki masa pensiun, selama ini memang akan mempengaruhi kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan.
Namun, untuk mengisi jabatan kosong tersebut membutuhkan proses asesmen dan lelang jabatan terbuka.
Hal ini dipastikan membutuhkan waktu sehingga tidak jarang kekosongan jabatan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk oleh bupati sampai terpilih pejabat definitif.
“Selama ini kita ketahui peforma dan kinerja Plt ini terkadang kurang fokus dan maksimal, dan ini jelas akan berimbas pada kinerja pelayanan OPD tersebut kepada masyarakat,” kata Elfahmi Lubis, Rabu (12/7).
Ia menyarankan agar segera digelar asesmen sebelum memasuki tahapan Pilkada. Sebab, Bupati Lebong, Kopli Ansori harus didukung oleh SDM yang lengkap bukan mengambil double job.
“Mungkin hanya di Lebong saja Bupati bekerja tanpa didukung Asisten 1, 2 dan 3 plus tanpa staf ahli 1 orang (ke-5 posisi itu saat ini pejabatnya pensiun dan atau (MPP, red). Itu Ironis,” katanya.
Sebenarnya, masalah kekosongan jabatan eselon III dan II dilingkungan Pemkab Lebong ini bisa dihindari. Itupun jika BKPSDM dan tim Baperjakat melakukan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepegawaian. Soalnya, pejabat yg pensiun itu bisa diketahui jauh hari.
Oleh sebab itu, sudah dipersiapkan calon pejabat baru yang akan menggantikan pejabat yang memasuki masa pensiun. Dengan demikian tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang lama.
“Hanya itu yang urgen di Pemkab Lebong saat ini. Yang lain sepertinya masih on the right track,” tandasnya.
Dia berharap, jikapun dilakukan pengisian jabatan harus digelar secara transparan dan berbasis kompetensi. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan asesmen yang fair dan objektif.
Selain itu seleksi terbuka dengan mempertimbangkan kecakapan, keahlian, kompetensi, dan profesionalitas para calon pejabat.
“Hindari lelang jabatan dengan pertimbangan politis dan KKN. Dengan demikian kita berharap pejabat yang menduduki jabatan strategis di Pemkab benar-benar qualified dan kompeten,” tuturnya.
Informasi lain, saat ini ada enam jabatan kosong, yakni Sekretaris DPRD, Kadis Dikbud Lebong, dan Kepala BKPSDM Kabupaten. Ketiga jabatan yang kosong karena gagal selter JPTP Pemkab Lebong, tahun 2022 lalu.
Sedangkan, tiga jabatan lainnya adalah Asisten I, Asisten 2, Asisten 3 kosong karena pensiun. Disusul, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Jafri akan TMT 1 Agustus 2023.(Alexander)
