Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Nur Wahyu Bintari, S.H., M.H., menerima kunjungan supervisi bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bengkulu, Zuhandi, S.H., M.H., pada Senin (26/10). Kunjungan kerja ini dipusatkan di Kantor Kejaksaan Negeri Lebong.
Zuhandi, S.H., M.H. sendiri merupakan pejabat yang baru dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Anton Delianto, S.H., M.H., pada Agustus 2026 lalu. Pengangkatannya didasarkan pada keputusan mutasi resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Kunjungan supervisi perdana di wilayah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, memantau penanganan perkara tindak pidana umum, sekaligus memperkuat koordinasi penegakan hukum di Kabupaten Lebong.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lebong H. Azhari, S.H., M.H. menyampaikan apresiasinya atas atensi dan pendampingan yang terus diberikan oleh pihak Kejaksaan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum guna memastikan roda pemerintahan berjalan transparan serta akuntabel.
“Kami menyambut baik supervisi ini sebagai bentuk penguatan koordinasi. Sinergi antara Pemkab Lebong dan Kejari Lebong selama ini berjalan sangat baik, terutama dalam hal pengawalan pembangunan daerah agar tetap berada pada koridor hukum yang tepat,” ujar Bupati Azhari.
Senada dengan Bupati Lebong H, Azhari, SH.,MH., Sikap Kajari Lebong Nur Wahyu Bintari, S.H., M.H. menunjukkan bahwa supervisi dari jajaran Kejati Bengkulu merupakan langkah krusial untuk menjaga profesionalisme dan integritas jajaran Korps Adhyaksa di tingkat daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan hukum dan penyelesaian perkara pidum secara berkeadilan bagi masyarakat Lebong.
Pertemuan tersebut berlangsung khidmat dan ditutup dengan diskusi interaktif mengenai optimalisasi penegakan hukum serta program-program kerja sama sektoral antara kejaksaan dan pemerintah daerah setempat. (RMF-NikBong)
