Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong. PortalBermano.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2026 pada Rabu,(9/9).
Kegiatan strategis yang berpusat di Graha Bina Praja Sekretariat Daerah (Setda) Lebong ini digelar dalam rangka mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru Bumi Swarang Patang Stumang.
Dalam memimpin jalannya rakor tersebut, Bupati Azhari didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si. Hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Reko Haryanto, S.Sos., M.Si., serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Doni Swabuana, S.T., M.Si., yang bertindak sebagai motor penggerak jalannya evaluasi dan perumusan kebijakan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah daerah kabupaten Lebong.
Pantauan awak media PortalBermano.com dan berdasarkan data dari berbagai sumber, Rakor melibatkan Seluruh Elemen Kunci Birokrasi menjadi momentum krusial karena melibatkan seluruh elemen kunci di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong.
Terlihat sebagai peserta Rakor yang hadir meliputi seluruh staf ahli, para Asisten Setda, Sekretaris Dewan (Sekwan), seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran Camat se-Kabupaten Lebong.
Tidak hanya jajaran kepala instansi, elemen esensial di internal sekretariat daerah pun turut dilibatkan secara aktif. Di antaranya adalah Bagian Hukum Setda, Bagian Ekonomi Setda, Bagian Pembangunan Setda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), hingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Lebong.
Kehadiran seluruh lini ini menegaskan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan birokrasi secara menyeluruh. Bukan Sekadar Administratif, RB Harus Berdampak Nyata Dari berbagai informasi yang dihimpun, pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2026 ini bukan lagi sekadar formalitas demi memenuhi dokumen administratif belaka. Lebih dari itu, agenda ini merupakan sebuah keharusan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh Kepala OPD, Camat, serta jajaran kepala bagian di Setda dinilai sangat krusial. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja yang dicanangkan benar-benar memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh warga Lebong.
Melalui rakor intensif ini, Pemkab Lebong diketahui bakal fokus penuh dalam mengevaluasi capaian indeks reformasi birokrasi secara berkala. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyusun strategi percepatan (akselerasi) terhadap sejumlah area perubahan yang dirasa masih memerlukan pembenahan di sisa tahun anggaran 2026 ini.
Dengan evaluasi total ini, Pemkab Lebong optimistis target peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat tercapai secara maksimal, Demi terwujudnya kabupaten Lebong yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
Hingga berita ini ditayangkan Rapat kordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2026 masih berjalan. (RMF-NikBong)
