Redaksi Portalbermano.com
Lebong Portalbermano.com – Wakil ketua 1 dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Lebong Dedi Haryanto pertanyakan anggaran tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) senilai Lima ratus juta .
Hal ini di terpantau sa’at dilaksanakan Hearing antara Komisi 1 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Lebong bersama Asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (Apdesi) dengan menghadirkan Bappeda , Inspektorat , bagian hukum, serta Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD)kabupaten Lebong Senin 1 Agustus 2022.
Data yang berhasil dihimpun bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Lebong telah menganggarkan anggaran pada APBD Murni tahun 2021 senilai lima ratus juta rupiah yang diperuntukkan sebagai persiapan anggaran untuk tahapan pemilihan kepala desa pada tahun 2022 bagi 65 desa di kabupaten Lebong . Akan tetapi anggaran yang sudah ditetapkan peruntukkannya tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya , Bahkan berkembang isu bahwa anggaran dimaksud dialihkan pada kegiatan lain dan bukan sebagaimana mestinya.
“Di APBD Murni tahun 2021 Kami sudah mengganggarkan anggaran senilai lima ratus juta rupiah untuk pelaksanaan/tahapan pilkades di 65 desa yang direncanakan akan digelar pada tahun 2022 ini, dan hal tersebut tercantum dalam berita acara yang kami buat bersama TAPD, dan menurut kami Pilkades ini sangat Urgensi sehingga kami pertanyakan kemana dan dimana anggaran tersebut, kalau dialihkan untuk apa dan seperti apa prosesnya , terkait kekurangan anggaran Pilkades tersebut akan kita lihat kondisi keuangan daerah pada APBDP .” Sebut Dedi Haryanto Waka 1 DPRD kabupaten Lebong.
Sementara ketua komisi 1 Dprd Lebong Wilyan Bachtiar sa’at diwawancarai awak media seusai memimpin Hearing bersama Apdesi menyebutkan bahwa DPRD kabupaten Lebong mendukung pelaksanaan pilkades di 65 desa sesuai dengan tugas pokok pungsi DPRD baik itu anggaran , pengawasan maupun ketentuan lainnya. Sehinga dengan itu DPRD kabupaten Lebong merekomendasikan agar pememrintah kabupaten Lebong segera menyiapkan payung hukum terkait pelaksanaan Pilkades selambatnya akhir September 2022 sehingga selambat-lambatnya pada bulan Desember 2022 Pilkades sudah bisa dilaksanakan, Menyinggung terkait anggaran yang sudah dipersiapkan untuk tahapan Pilkades senilai lima ratus juta, Wilyan menyebutkan anggaran tersebut ada di Bidang social sa’at Dinas social masih bergabung dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa digunakan oleh bidang social karena tidak tercantum dalam RKPD mereka. Tutup wilyan seraya meminta para awak media menilai mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Secara bersamaan Badan anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Lebong sesuai dengan jadwal yang sudah di godok melalui BANMUS DPRD kabupaten Lebong senin 1 Agustus 2022 dijadwalkan Rapat bersama TAPD kabupaten Lebong , Akan tetapi rapat yang direnacanakan tersebut tidak dihadiri oleh satupun unsure TAPD.
“kami akan tetap melaksanakan rapat walau Tampa/tidak dihadiri oleh TAPD.” sebut Dedi haryanto
