Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong.PortalBermano.com – Dalam rangka supervisi dan monitoring pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Lebong, terus melaksanakan overview dan evaluasi pencapaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi dan Monitoring and Centre for Prevention (MCP) Pemkab Lebong Triwulan I dan II Tahun 2023.
Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Lebong, M Taufik Andary mengutarakan, MCP dilaporkan triwulan tiap tahun. Untuk tahun 2023 ini sendiri masih dalam proses pendataan. Sedangkan, untuk 2022 sudah dievaluasi belum lama ini oleh KPK RI.
“Rencana Aksi MCP dilaporkan tiap triwulan dalam setahun. Setiap laporan kerja SKPD memiliki nilai standar dan terpantau langsung pihak KPK melalui aplikasi yang disediakan, sehingga tanpa KPK berkunjung kedaerah sudah bisa mengontrol dan menilai hasil kerja kita dan dilakukan pencegahan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Taufik, kemarin (20/7).
Dia menjelaskan, laporan MCP ini hanya dilakukan sejumlah SKPD. Seperti Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Ortala, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Lebong, Badan Keuangan Daerah (BKD), DPM-PTSP, Dinas PMD, dan Dinas PUPR-P.
“Terakhir diupload Januari 2023 untuk laporan MCP tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023 dalam proses, Insya allah kita juga melakukan pembinaan,” ungkapnya.
Dia menuturkan, rapat evaluasi progres capaian MCP Korsupgah ini merupakan bagian dari rencana aksi dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, selaku leading sektor dari rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi, pihaknya senantiasa mendorong SKPD terkait area rawan korupsi yang juga telah dilaporkan melalui aplikasi MCP KPK.
Menurut Taufik, sesuai arahan Sekda, progress capaian MCP Kabupaten Lebong ditargetkan meningkat diakhir tahun 2023 ini. “Sekarang tinggal SKPD terkait,” demikian Taufik.(Alexander)
