Jadikan Pilot Project, Lima Kades Diminta Sisir Warga Belum Tercover BPJS

Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel.

Lebong. PortalBermano.com – Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui Penjabat Sekda Lebong, Mahmud Siam resmi membuka rapat Forum Kegiatan Koordinasi Monitoring dan evaluasi implementasi, pelaksanaan letakan, sisir, advokasi dan registrasi dalam program jaminan kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2024 di Aula Bina Praja Setda, Senin (22/7) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Hadir dalam acara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup, Eka Natalina Sctiani, Sekretaris PMD Kabupaten Lebong, Dodi Irawan, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong Diki, Kadis Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman beserta 5 desa sebagai Pilot Project.

Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui Penjabat Sekda Lebong, Mahmud Siam menyatakan, bulan Maret 2023 tahun lalu, Kabupaten Lebong mendapatkan penghargaan UHC Award, yang diterima dari Wakil Presiden RI karena telah mencapai lebih dari 97,5 persen penduduk Kabupaten Lebong sudah terdaftar program JKN.

“Pekerjaan rumah selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati,” ujar Mahmud, Senin (22/7).

Mahmud menambahkan, sampai dengan Juli 2024 ini cakupan peserta JKN di Kabupaten Lebong sudah mencapai 100 persen dari total penduduk. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan, masih ada ditemukan warga-warga yang melapor belum memiliki BPJS. Ini berarti distribusi warga yang sudah, namun jaminan kesehatan yang belum merata di masing-masing desanya.

“Terkait dengan pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan sinergi antara pemerintah desa juga OPD terkait. Warga yang meninggal, yang pindah alamat keluar Lebong, warga pendatang baru, itu harus terdata dengan baik. Jadi, tolong bantuan kepala desa untuk manyisir dan mendata warga di desanya masing-masing,” ucapnya.

https://portalbermano.com/breaking-news-tency-politik-jelang-pilkada-lebong-kembali-menghangat-beredar-sk-dpp-pankopli-ansori-royana/

Ia berharap, kedepan tidak ada lagi warga Lebong yang terkendala berobat karena belum memiliki jaminan kesehatan. Data dengan rinci setiap warga yang membutuhkan, laporkan melalui dinas terkait ke BPJS kesehatan sehingga bisa langsung aktif.

“Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk menjadikan jaminan kesehatan di Kabupaten Lebong menjadi salah satu prioritas pembangunan SDM masyarakat Lebong,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman menambahkan, dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dari penduduk dengan tingkat keaktifan minimal 75 persen.

Kemudian, sebagai upaya mendukung percepatan UHC Kabupaten Lebong, telah ditunjuk empat desa diwilayah Lebong untuk melaksanakan perluasan kepesertaan Program JKN sampai tingkat Desa/Kelurahan melalui Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) sehingga dapat memastikan seluruh penduduk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.

Kelima desa itu, yakni Desa Bungin, Pagar Agung, Kota Agung, Pelabai dan Desa Nangai Amen.

“Kita diangka diatas 100 persen. Dengan keaktifan anggota diatas 75 persen. Yang jelas kita sudah UHC. Untuk yang sakit tapi kepesertaannya tidak aktif, ketika kita daftarkan langsung aktif. Artinya, jika ada masyarakat kita yang sakit langsung kita layani,” demikian Rachman. (Alexander)

Follow Portal Bermano di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar