Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel.
Lebong. PortalBermano.com – Ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.sos., menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong Selasa (2/12).
Forum yang bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait kebijakan pelayanan publik, penerapannya, dampaknya, serta evaluasi dan permasalahan yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan efektif,Polres Lebong kedepannya.
Hal itu disampaikan oleh ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.sos., kepada awak media PortalBermano.com sa’at dibincangi sesusai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan di Aula Polres Lebong.
Hadir dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong selain Narasumber dari Ombudsman ikut serta juga para pejabat dari lingkungan Pemerintah kabupaten Lebong, Dinas PTSP dan POL PP serta Dukcapil berikut tokooh adan tokoh pemuda serta sejumlah Ormas dan penggiat Media.
Dijelaskan oleh Ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.Sos., ,bahwa dirinya menyambut positif atas dilaksankananya Forum konsultasi public (FKP) di Polres Lebong, yang tiada lain adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui dialog partisipatif antara pemerintah dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendapatkan masukan, saran, dan kritik, serta menyinkronkan kebijakan.Demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kabupaten Lebong kedepannya.
“Forum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan public terutama di jajaran Polres Lebong.” Ungkap Carles Ronsen.
Lebih rinci Carles Ronsen menjelaskan bahwa tujuan utama forum konsultasi public ini antara lain :
Meningkatkan kualitas pelayanan, Melalui dialog dan diskusi, forum ini mengidentifikasi area perbaikan untuk menghasilkan standar pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, dan memuaskan bagi masyarakat.
Menjaring aspirasi dan masukan, Menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, saran, kritik, dan aspirasi secara langsung kepada penyelenggara layanan publik.
Meningkatkan partisipasi public, Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Membuka ruang dialog antara pemerintah dan publik untuk memastikan penyelenggaraan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Menyamakan persepsi dan sinergi, Menciptakan kesepahaman antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah dan menyinergikan program agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menyinkronkan kebijakan, Memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Dari berbagai hal yang kita sampaikan dan bahas secara bersama dalam Forum konsultasi Publik (FKP) Polres Lebong nantinya dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta bermanfa’at untuk meningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik dari sa’at ini.Demikian Carles Ronsen,S.Sos., (RMF-NikBong)
