Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong. PortalBermano.com – Ketua Komisi II DPRD Lebong Gunadi Mursalin,S.Sos., bersama Sejumlah anggota melaksanakan Rapat Pembahsana R-APBDP TA 2026 di tingkat komisi bersama Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perhubungan (DPUPR-Hub) Kamis (20/8).
Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP) Tahun Anggaran 2026 Kesehatan dan Dinas Pendididikan dan kebudayaan ditingkat komisi dipimpin langsung oleh ketua komisi 2 Gunadi Mursalin,S.Sos., sementara dari Dinas PUPR-Hub dihadiri sejumlah pejabat Struktural setingkat kepala bidang mewakili kepala dinas yang terkomfirmasi sedang berada di Kementerian dalam rangka kordinasi .
Kepada awak media PortalBermano.com ketua komisi II DPRD Lebong Gunadi Mursalin,S.Sos., menyebutkan bahwa tujuan utama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di tingkat komisi adalah untuk meneliti, mengevaluasi, dan menyelaraskan penyesuaian program atau pergeseran anggaran mitra kerja perangkat daerah (OPD) agar tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat pada sisa tahun anggaran berjalan.
“Tujuan utama pembahasan di tingkat komisi selain evaluasi serapan anggaran juga menilai realisasi kinerja dan penyerapan anggaran dari tahun berjalan pada mitra kerja atau dinas terkait.” Ungkap Gunadi Mursalin,S.Sos.
Selanjutnya Gunadi Mursakin,S.Sos., juga menyebutkan bahwa pembahasan ditingkat komisi juga adala upaya sinkronisasi program, Guna memastikan usulan perubahan kegiatan atau penambahan program benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Lebih lanjut Gunadi Mursalin,S.Sos., menyampaikan bahwa pembahasaan ditingkat komisi agar terjadi kesesuaian kebutuhan actual, Untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan dinamika dan kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi sebelumnya. Dan Tidak kalah penting adalah bagian dari pengawasan dan Koreksi, yaitu memberikan catatan kritis, koreksi, atau solusi atas hambatan pelaksanaan program di lapangan. Menjaga Akuntabilitas, Memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan keuangan daerah demi kemaslahatan masyarakat luas. (RMF-NikBong)
