Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna membahas kejelasan status kegiatan pertambangan emas yang beroperasi di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara. Pertemuan ini berlangsung di Graha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, Kamis (12/11)
Rapat strategis ini dipimpin Wakil Bupati Lebong, Bambang Agus Supra Budi, S.Sos., M.Si. Turut hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Ketua DPRD Carles Ronsen, Kapolres, Kajari, Dandim serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong Dr H Syarifudin S Sos M.Si. Serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Lebong Bambang Agus Supra Budi,S Sos, M.Si, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang terukur dan komprehensif dalam menyikapi aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut.
“Kita ingin ada kejelasan status terkait aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang ini. Semua harus dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi perizinan maupun dampaknya bagi masyarakat dan daerah,salah satu alternative adalah dengan menghadirkan Perusahaan umum daerah (Perumda) yang bergerak diusektor pertambangan yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat penambang” ujar Ujar Bambang ASB sa’at diwawancarai awak media ini.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan aspek kelestarian lingkungan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang mendorong perekonomian warga, namun pelaksanaannya wajib taat aturan dan tidak merusak lingkungan. Melalui rapat lintas sektor ini, kita samakan persepsi agar solusi yang diambil tepat sasaran dan menjaga kondusivitas wilayah,” tambahnya.
Guna mengkaji persoalan dari berbagai sudut pandang—baik aspek perizinan, tata ruang, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga dampak lingkungan dan keamanan—rapat ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.
Instansi yang hadir dalam forum pembahasan tersebut antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (Dispupr-Hub), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Bagian Hukum Setda, Bagian Ekonomi Setda, serta Camat Lebong Utara sebagai pemangku wilayah setempat.
Melalui sinergi lintas instansi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan langkah kebijakan konkret terkait status operasional pertambangan emas di Desa Lebong Tambang. (RMF-NikBong)
