Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong, PortalBermano.com – Pemerintah Kabupaten Lebong secara resmi menyelenggarakan Rapat Forum Komunikasi lintas sektoral guna membahas Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Capaian dan Tingkat Keaktifan Peserta. Agenda strategis ini diorientasikan untuk merealisasikan target Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta di tingkat Kabupaten Lebong pada Semester II Tahun 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di Aula Graha Bina Praja, Kamis (8/10).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, didampingi oleh Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dr. Dwi Sulistyono Yudo, serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong, Diky Ardi Yudha, S.K.M., M.M. Turut hadir memantau jalannya forum secara langsung adalah perwakilan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong. Kehadiran representasi pemangku kebijakan fiskal (eksekutif) dan pengawasan (legislatif) ini menegaskan komitmen regulasi institusional dalam mempercepat penyediaan jaminan kesehatan komprehensif bagi seluruh masyarakat di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Swarang Patang Stumang tersebut.
Dalam pantauan dan tinjauan akademis kebijakan publik, pemenuhan jaminan kesehatan menyeluruh merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi. Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Lebong menggarisbawahi bahwa keberhasilan pencapaian target UHC pada paruh kedua tahun 2026 ini sangat bergantung pada efisiensi intervensi birokrasi dan ketepatan mitigasi data. Target UHC bukan sekadar pencapaian angka statistik kepesertaan di atas kertas, melainkan sebuah instrumen fundamental untuk memutus rantai kemiskinan akibat beban biaya kesehatan (catastrophic health expenditure) melalui prinsip gotong royong terintegrasi.
Sekdakab Lebong Dr.H.Syarifudin,S.Sos.,MSi., menegaskan tiga urgensi utama yang harus segera dieksekusi oleh seluruh sektor:
- Validasi dan Rekonsiliasi Data Terpadu, yaitu dengan menghindari terjadinya anomali data kepesertaan.
- Penguatan Rekrutmen Peserta Baru, Yakni menyasar masyarakat rentan yang belum tercover jaminan kesehatan.
- Retensi Tingkat Keaktifan Kepesertaan, Hal ini dengan memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif guna menjamin sustainability (keberlanjutan) program jaminan kesehatan nasional di daerah.
Implementasi strategi ini membutuhkan pendekatan holistik berbasis pilar-pilar kelembagaan. Oleh sebab itu, agenda ini turut dihadiri secara aktif oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, antara lain:
Dinas Kesehatan (Dinkes), Sebagai poros utama standarisasi dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Badan Keuangan Daerah (BKD), Selaku penanggung jawab stabilitas dan alokasi fiskal/anggaran daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Perancang grand design dan sinkronisasi makro pembangunan daerah berbasis kesehatan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Penyedia basis data kependudukan nomor induk tunggal (Single Identity Number) sebagai acuan validasi. Dinas Sosial (Dinsos), Verifikator kluster data kemiskinan dan masyarakat pra-sejahtera (DTKS). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Akselerator kebijakan berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan.
Secara akademis, sinergi multi-opd ini merefleksikan model tata kelola pemerintahan yang baik (Good Local Governance) melalui pengintegrasian big data kependudukan, pemetaan jaminan sosial, dan proyeksi anggaran daerah secara presisi. Melalui Forum Komunikasi ini, seluruh instansi lintas sektor berkomitmen untuk meruntuhkan ego sektoral demi memastikan seluruh warga Kabupaten Lebong, tanpa terkecuali, mendapatkan hak atas akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, adil, dan responsif. Langkah taktis ini diharapkan mampu menjadi akselerator terwujudnya ketahanan kesehatan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Lebong. Demikian Sekdakab Lebong Dr. H Syarifudin,S.Sos.,MSi., (RMF-NikBong)
