Pewarta Rudhy : Muhammad Fadhel
Lebong.PortalBermano.com – Minimnya anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lebong, dinilai sangat politis. Bagaimana tidak, hal itu berbanding terbalik dengan daerah lain yang didukung melalui suntikan dana Instruksi Presiden (Inpres) hingga APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2023 ini.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai puluhan miliar. Seperti di Kabupaten Bengkulu Utara dengan dana perbaikan sekitar Rp 44 miliar, Desa Tanah Rekah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp 54 miliar dan pengerjaan jalan dari Simpang Ngalam Kabupaten Seluma sampai dengan kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu sebesar Rp 60 miliar.
Begitupun juga di Kabupaten Kaur, yakni di Kecamatan Tanjung Kemuning sampai Kecamatan Lungkang Kule mencapai Rp 9,9 Miliar dan Kecamatan Lungkang Kule sampai Kecamatan Kinal Rp 9,3 miliar. Begitupun dengan sejumlah kabupaten-kota lainnya ditopang dengan anggaran fantatis.
Sedangkan, untuk Kabupaten Lebong hanya dianggarkan sebesar Rp 2,9 Miliar. Masing-masing, perbaikan jalan Muara Aman menuju Tambah Sawah dengan pagu Rp 2,6 Miliar dengan titik nol jembatan air Putih sepanjang 1,5 km, serta pemeliharaan rutin (tambal sulam) dengan pagu Rp 300 juta.
Kondisi ini tentunya mendapatkan kritikan masyarakat setempat. Sebab, ruas jalan provinsi segmen Air Dingin menuju Muara Aman dengan panjang 35.000 meter, dengan kondisi rusak parah. Bahkan perlu aspal ulang bukan tambal sulam.
Masyarakat di Kelurahan Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Algodi menagih janji politik Gubernur Bengkulu, Rohidin dan Wakilnya, Rosjonsyah yang bakal memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Bumi Swarang Patang Stumang seketika menggelar kampanye di Bumi Swarang Patang Stumang.
“Seyogianya anggaran minim untuk perbaikan jalan provinsi di Lebong ini tentu sangat merugikan masyarakat Lebong. Apalagi akses jalan keluar Lebong yang bisa dilewati hanya dua, yaitu lewat Curup dan satu lagi lewat Bengkulu Utara,” ungkap Godi yang sedang berada di perantauan.
Pria yang pernah menjabat sebagai Organisasi Angkutan Darat (Organisai) Kabupaten Lebong ini berpendapat, patut diduga adanya politisasi anggaran dalam perbaikan jalan provinsi di Lebong.
1 komentar