Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel
Lebong. PortalBermano,com – Pengamat Kebijakan Publik Wodpres, Freddy Watani akhirnya ikut berkomentar terkait minimnya anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lebong, yang diplotkan Pemprov Bengkulu tahun anggaran (TA) 2023 ini.
Menurutnya, pengesahan anggaran itu dilakukan antara DPRD dan Pemprov Bengkulu. Tentunya yang duduk di DPRD dan Kepala Daerah adalah orang politik, yang didukung partai politik.
Artinya semua kebijakan Pemerintah Daerah harus ada persetujuan (lobi-lobi politik) DPRD. Artinya penganggaran perbaikan jalan publik seperti di kabupaten lebong hingga muncul angka kecil itu adalah politik anggaran.
“Politik anggaran itu penting selama itu upaya perjuangan politik anggaran untuk memperkaya rakyat,” katanya.
Apakah anggota DPRD Provinsi Perwakilan dari Kabupaten Lebong kurang kuasa memperbesar anggaran lewat lobi-lobi politik. Atau memang Kepala Daerah kurang memperhatikan daerah Lebong karena pertimbangan politik juga.
“Bukan lobi-lobi anggaran tukar tambah kepentingan korupsi anggota DPRD dan kepala daerah untuk memperkaya diri,” pungkas Freddy.
