Menanggalkan Ego Sektoral, Pejabat Publik Harus Bersatu Demi Rakyat
Catatan Minggu 20 September 2026 (13.41)
Di tengah kompleksitas tantangan zaman yang kita hadapi hari ini, masyarakat tidak lagi membutuhkan birokrasi yang kaku dan terkotak-kotak, Apalagi Perilaku kekana-kanakan seakan akan diri dan kelompoknya merasa paling terzalimi.
Yang lebih parah dan sangat ironis Ego sektoral yang muncul adalah akibat ulah anak kecil yang pandai bernyanyi sambil meniupkan seruling dengan asap beracun yang menyeruak diantara sekian banyak prasangka yang sengaja di tebarkan demi untuk memenuhi ambisi hasad dan hasud agar dia terlihat besar dan berpengaruh serta mampu mengendalikan situasi.
Rakyat membutuhkan solusi konkret, cepat, dan terintegrasi. Namun, salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sering kali berakar pada satu masalah klasik yakni ego sektoral di kalangan pejabat publik.
Ego sektoral—sikap di mana setiap instansi, dinas, atau diri pribadi dan kelompok merasa paling penting dan bekerja secara terisolasi adalah kemewahan yang tidak lagi bisa kita tanggung apalagi menyangkut dan berdampak pada agenda resmi dan besar.
Ketika ego lebih diutamakan daripada koordinasi, yang dikorbankan adalah efisiensi anggaran, efektivitas program, dan pada akhirnya, kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Sudah saatnya para pejabat publik di semua tingkatan membangun kesadaran kolektif. Menanggalkan ego sektoral bukan berarti menghilangkan identitas instansi, Diri pribadi atau kelompok melainkan menurunkan sekat birokrasi demi membangun jembatan kolaborasi.
Tidak ada satu pun masalah publik—mulai dari kemiskinan, stunting, infrastruktur, hingga transformasi digital—yang bisa diselesaikan oleh satu instansi diri pribadi atau kelompok secara sendirian. Semua membutuhkan kerja sama yang padu dan harmonis (Patang Swarang Stumang).
Pejabat publik memegang amanah yang besar. Jabatan yang melekat bukanlah alat kekuasaan untuk unjuk taring antar-lembaga diri pribadi atau kelompok, melainkan sarana pengabdian yang berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
Keberhasilan seorang pemimpin atau kepala instansi tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mereka habiskan secara mandiri, melainkan seberapa besar dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Mari kita ingat kembali sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Fokus utama program kerja harus dikembalikan pada esensinya yaitu kepentingan rakyat.
Ketika para pejabat publik kompak, bersatu, dan bergerak dalam satu irama yang sama, maka birokrasi akan menjadi mesin penggerak kemajuan yang sangat kuat.
Tinggalkan ego sektoral, perkuat kolaborasi, dan mari bersama-sama melangkah demi kesejahteraan seluruh rakyat, Bersatu kita berdampak, terpecah kita menghambat. (RMF-NIkBong)
