Pewarta : Rudhy Muhammad Fadhel.
Lebong. PortalBermano.com –Pimpinan DPRD kabupaten Lebong melakukan koordinasi atau konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membahas bebrbagai persoalan terkait kepegawaian daerah, Serta isu-isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Terkomfirmasi unsur pimpinan DPRD kabupaten Lebong yang terdiri dari Ketua DPRD kabupaten Lebong Carles Ronsen,S.Sos., wakil ketua 1 Ahmat Lutfi,SH., serta wakil ketua 2 Rinto cahyo putra,S..Kep., tidak hanya melakukan konsultasi dan kordinasi ke kementerian PAN-RB unsur pimpinan DPRD kabupaten Lebong juga melaksanakan konsultasi dan kordinasi ke kementerian dalam negeri (Kemendagri) serta Badan kepegawaian Negara (BKN) yang dimulai dari Senin hingga Jum’at (12-16/1).
Dikomfirmasi oleh awak media PortalBermano.com melalui sambungan seluler pada Kamis siang (15/1) Bambang Erlangga dan Andika Ruslianda,ST., serta Beni Stap bidang Hukum dan perundangan secretariat daerah kabupaten Lebong disela sela mendampingi unsur pimpinan DPRD kabupaten Lebong melaksanakan Konsultasi dan kordinasi ke sejumlah kementerian dan Badan menyebutkan bahwa disetiap tempat melaksanakan konsultasi dan kordinasi, Banyak hal terkait persoalan yang dibahas oleh unsur pimpinan DPRD kabupaten Lebong, dengan inti materi konsultasi adalah untuk mencari solusi terkait persoalan ersoalan yang ada di kabupaten Lebong.
“Benar, Semua unsur pimpinan DPRD kabupaten Lebong sa’at ini sedang berda di Jakarta untuk melakukan konsultasi dan kordinasi ke sejumlah kementerian diantaranya Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).” Jelas Andika Ruslianda,ST.
Di beberapa lokasi konsultasi dan kordinasi isu yang dibahas meliputi:
Membahas sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di daerah, Secara umum, koordinasi ini menunjukkan peran aktif DPRD dalam menyuarakan dan mencari solusi atas persoalan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakatnya di tingkat pusat.Demikian Andika Ruslianda,ST., (RMF-NikBong)
