Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi saat menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Lebong yang digelar di Aula Bappeda Lebong, Selasa (6/5) pagi.
Dalam sambutannya ia berharap, seluruh peserta yang hadir agar tidak memberi atau menerima hadiah atau pemberian kepada siapapun atau dari siapapun yang berhubungan dari jabatan atau pekerjaannya.
“Apabila terpaksa menerima wajib melaporkan setiap gratifikasi yang pernah atau telah diterimanya kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Lebong,” kata Wabup.
Upaya yang telah dilakukan Pemkab Lebong dalam rangka pengendalian gratifikasi ini adalah telah tersusunnya Peraturan Bupati (Perbup) Lebong Nomor 26 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Lebong.
“Upaya pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi,” bebernya.
Pengendalian gratifikasi secara transfaran dan akuntabel akan berdampak terbentuknya aparatur pemerintah yang beritengritas, citra positif dan kredibilitas instansi.
Selain itu, langkah ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan good and clean govermnet atau pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
“Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” demikian Wabup.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, M Taufik Andary sekaligus Ketua Panita menyampaikan, kegiatan ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi.
“Kegiatan ini juga mencegah agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam rangka membangun integritas pegawai yang bersih dari dan bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi,” kata Taufik.
